🐾 Di Beberapa Tempat Di Indonesia Terjadi Kasus Gizi Buruk

Dibeberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Dalam mengkaji permasalahan tersebut maka yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik di mana kejadian tersebut terjadi. Pendekatan geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu . pendekatan keruangan pendekatan kelingkungan pendekatan kompleks wilayah EzHJ. Jakarta - Badan PBB untuk anak-anak UNICEF memperkirakan dampak pandemi COVID-19 terhadap kasus kurang gizi di Indonesia cukup besar, membuat penanganan juga harus memperhatikan aspek ini. Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Debora Comini, pernah mengatakan sebelum terjadi pandemi, ada sekitar 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting di juga memperkirakan jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi akut di bawah 5 tahun bisa meningkat 15 persen secara global pada 2020 jika tidak ada tindakan. Menurut Deborah, peningkatan jumlah anak kekurangan gizi di Indonesia lantaran banyak keluarga kehilangan pendapatan akibat pandemi sehingga tidak mampu membeli makanan sehat dan bergizi."Jika tidak segera meningkatkan layanan pencegahan dan perawatan untuk anak-anak yang mengalami masalah gizi, kita berisiko melihat peningkatan penyakit dan kematian anak terkait dengan masalah ini," kata Comini dalam keterangan resminya beberapa waktu Joko Widodo juga telah menekankan bahwa program penanganan pandemi COVID-19 tidak boleh menghentikan program penting nasional lain, termasuk penanganan stunting. Apalagi, Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Gizi, dinilai lamban dalam upaya mengantisipasi naiknya prevalensi stunting dan masalah kurang gizi anak Indonesia paska Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes No. 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit mulai diberlakukan pada 29 Agustus 2019. Namun, untuk pelaksanaan Permenkes ini, Kemenkes harus mengeluarkan Petunjuk Teknis Juknis atau Petunjuk Pelaksanaan Juklak.“Sayangnya hingga hari ini, sudah hampir satu tahun sejak Permenkes 29/2019 dikeluarkan, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Permenkes ini belum ada. Artinya, Permenkes ini masih ompong tidak bertenaga untuk dilaksanakan,” kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio lewat keterangannya kepada media.“Jika Kementerian Kesehatan masih enggan melaksanakan kebijakan melalui pembuatan aturan pelaksanaan secara jelas dan mudah diikuti hingga ke Dinas Kesehatan Daerah, berarti ada yang salah dengan para pejabat yang sekarang bertugas dan bertanggung jawab menangani masalah stunting ini. Presiden perlu menilai ulang kompetensi mereka. Kasihan presiden jika jajaran dibawah tidak mendukung target dan arahan yang diberikan,” jelas Agus. Indonesia bersama negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk permasalahan malnutrisi pada tahun 2030. Indonesia juga menargetkan pada tahun 2025 untuk menurunkan stunting pendek dan wasting kurus pada balita. Inilah perkembangan status perbaikan gizi di Indonesia dan langkah nyata dalam menurunkan gizi buruk di Indonesia. Perkembangan Status Perbaikan Gizi di Indonesia Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2018, secara nasional terdapat 30,8% balita yang menderita kekurangan gizi sehingga tidak tumbuh sempurna stunting. Walaupun persentase anak yang kurang gizi masih cukup tinggi di 2018, jumlah persentase anak kurang gizi sudah mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2007 sampai tahun 2013 sebanyak 37,2% Riskesdas 2013. Beberapa wilayah bagian timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat memperlihatkan status perbaikan gizi yang signifikan. Data menunjukkan, penurunan prevalensi pertumbuhan gizi tidak sempurna stunting di Provinsi NTT mencapai Langkah Nyata dalam Menurunkan Gizi Buruk Sumber UNICEF Masalah gizi buruk di Indonesia merupakan masalah bersama. Guna mencapai Indonesia bebas malnutrisi pada tahun 2030, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap gizi buruk. Ditangani oleh tenaga gizi dari puskesmas, pemantauan dan pencegahan malnutrisi dilakukan ke seluruh wilayah Indonesia termasuk bagian Timur. Mengacu pada Riset Tenaga Kesehatan Risnakes di tahun 2017, tenaga gizi sendiri sudah menempati 73,1% puskesmas di seluruh Indonesia. Sementara itu, sekitar 26,1% puskesmas belum memiliki tenaga gizi terutama di wilayah terpencil dan sangat terpencil. Langkah nyata pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah dengan membuat program Nusantara Sehat. Ini merupakan program yang menempatkan tenaga kesehatan terlatih seperti dokter, dokter gigi, tenaga gizi, bidan, perawat, tenaga farmasi, analis kesehatan dan tenaga kesehatan masyarakat, dan sanitarian di puskesmas dalam kurun waktu 2 tahun. Tujuannya agar masalah kesehatan masyarakat terutama gizi buruk bisa dipantau, disembuhkan, dan dicegah persebarannya. Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga membagikan biskuit khusus yang memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang cukup ke seluruh puskesmas di Indonesia. Biskuit tersebut akan dibagikan oleh puskesmas kepada mereka yang memerlukan asupan nutrisi dan gizi yang cukup. Kasus Gizi Buruk di Indonesia Masa pertumbuhan merupakan masa esensial bagi anak-anak untuk mendapatkan asupan nutrisi dan gizi yang cukup. Asupan nutrisi dan gizi yang cukup dapat mencegah pertumbuhan tidak sempurna, seperti stunting dan wasting. Namun, sekitar 2,9 juta anak di Indonesia masih mengalami gizi buruk. Contoh kasus gizi buruk terjadi pada Marce, anak yang mengalami gizi buruk di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dia tinggal bersama ibu dan keenam saudaranya. Saat tim UNICEF berkunjung, tim menemukan keadaan Marce yang cukup menyedihkan. Dia memiliki lingkar lengan LILA di bawah 11 cm atau masih di area merah berbahaya. Setelah dirawat, kondisi Marce menjadi semakin baik. Lingkar lengannya sudah mencapai 11,5 cm atau berada di area kuning. Selain itu, UNICEF juga membentuk program untuk membantu Marce dan anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Program tersebut berupa pemberian obat gizi khusus yang bentuknya menyerupai pasta kacang yang disukai anak-anak. Obat ini berkhasiat untuk membantu anak-anak mendapatkan berat badan ideal dan bertenaga. Inilah keadaan status gizi buruk di Indonesia. Kamu bisa membantu pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam mendukung upaya melawan gizi buruk, dengan berkontribusi melalui Kitabisa. Berkat dukungan donasi ini, banyak anak-anak penderita gizi buruk yang telah mendapatkan perawatan. Ayo, kita sama-sama berjuang melawan gizi buruk. JAKARTA - Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies IDEAS Yusuf Wibisono menilai permasalahan gizi buruk di Indonesia meningkat pada masa pandemi. Hal tersebut terjadi karena kombinasi dua persoalan utama, yaitu jatuhnya daya beli masyarakat dan terganggunya layanan kesehatan esensial, terutama bagi kelompok rentan, seperti ibu dan anak. Turunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari guncangan ekonomi saat pandemi membuat akses pangan dan asupan gizi masyarakat miskin memburuk. “Konsumsi pangan yang tidak bergizi pada gilirannya memicu malnutrisi, yang pada penduduk usia dini akan membawa pada masalah serius, yaitu stunting pendek, underweight kurus, dan wasting gizi kurang,” kata Yusuf dalam Diskusi Publik Nasional Buruk Gizi Di Masa Pandemi’ di Jakarta pada Kamis 8/4. Dia menambahkan, ketika kebutuhan akan dukungan melawan gizi buruk dan stunting meningkat, intervensi gizi oleh pemerintah justru melemah seiring penyebaran virus yang semakin masif dan meningkatnya beban sistem kesehatan nasional. “Posyandu dan puskesmas yang merupakan ujung tombak intervensi gizi spesifik, banyak terganggu operasionalnya, terutama di wilayah zona merah pandemi,” kata Yusuf. Baca juga Banyak Anak Banyak Rezeki, Penyebab Adanya Generasi Sandwich Kondisi kesehatan generasi penerus negeri masih memprihatinkan. Yusuf menuturkan, pada 2020, sepertiga anak Indonesia memiliki keluhan kesehatan, dengan kasus tertinggi dialami anak usia dini 0-4 tahun 43,7 persen. Hanya 62,4 persen anak yang dilindungi jaminan kesehatan, dengan kasus terendah dialami anak dari keluarga miskin 52,7 persen. Kondisi stunting disebabkan berbagai faktor mulai dari kesehatan dan nutrisi ibu pada masa kehamilan yang buruk, kondisi pangan yang tidak tercukupi pada saat bayi dalam kandungan hingga masa kanak-kanak, hingga infeksi penyakit. “Pada 2020, terdapat 11,4 persen Ibu melahirkan dengan anak BBLR berat badan lahir rendah, yaitu bayi dengan berat lahir kurang dari 2,5 kg. Stunting telah dimulai dari kandungan ibu,” kata Yusuf. Masalah gizi buruk berakar dari rendahnya daya beli kelompok miskin, yang menghalangi mereka untuk mengakses pangan penting, namun harganya mahal. “Menghadapi harga pangan yang mahal, strategi umum yang ditempuh keluarga berpenghasilan rendah adalah dengan beralih ke pangan yang lebih murah dan diawetkan, namun kurang sehat, seperti mi instan,” ujar Yusuf. Temuan lapangan IDEAS dari program pencegahan stunting oleh LAZ Dompet Dhuafa DD di sepanjang paruh kedua 2020 memberikan gambaran awal permasalahan rendahnya asupan gizi dan tingginya kasus gizi buruk pada masa pandemi ini. Di bawah Program Kampung Tangguh Cekal Corona’, Dompet Dhuafa melakukan pemantauan terhadap 270 anak usia 0-5 tahun di 6 titik, yaitu Desa Neuheun Aceh, Desa Gowok Banten, Kelurahan Tengah Jakarta, Desa Lambang Jaya Jawa Barat, Desa Gili Gede Indah Nusa Tenggara Barat/NTB, dan Desa Namosain Nusa Tenggara Timur/NTT. “Dari 59 balita yang teridentifikasi sebagai rentan gizi dan terpilih untuk mengikuti program pencegahan stunting DD, 21 balita terkategori memiliki tinggi badan normal, 24 balita pendek dan 14 balita sangat pendek, dengan rata-rata nilai z-score TB/U stunting adalah -2,24,” tutur Yusuf. Dia menambahkan, pada saat yang sama, 12 balita terkategori memiliki berat badan normal, 29 balita kurus, dan 18 balita sangat kurus, dengan rata-rata nilai z-score BB/U underweight adalah -2,64. “Dari temuan tersebut terlihat bahwa masalah gizi buruk pada masa pandemi nyata terlihat di penjuru negeri, bahkan ditemui di Ibu Kota,” kata Yusuf. Dari pengamatan terhadap 59 balita setelah mendapat intervensi gizi awal dan lanjutan selama 28 hari, terlihat hasil yang positif. Nilai rata-rata z-score TB/U stunting membaik dari semula -2,24 menjadi -1,99. Balita dengan tinggi badan normal bertambah dari 21 anak menjadi 31 anak. Nilai rata-rata z-score BB/U underweight juga membaik dari -2,64 menjadi -2,27. Balita dengan berat badan normal bertambah dari 12 anak menjadi 20 anak.“Program pencegahan stunting DD adalah salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam menanggulangi dampak pandemi, dengan fokus pada akses pangan kelompok miskin,” kata Yusuf. Dalam kesempatan diskusi tersebut, General Manager Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa, Yeni Purnamasari, menjelaskan bahwa lembaganya turut berpartisifasi dalam upaya pencegahan gizi buruk selama pandemi melanda. Baca juga Pakar Terapi Anak Autis Harus Perhatikan Kenyamanan “Pada masa pandemi Covid-19, DD terus melakukan upaya pada penanggulangan stunting yang terangkum dalam program besar Aksi Peduli Dampak Corona APDC, seperti melakukan Posyandu mobile, Pemantauan Kesehatan Ibu dan Balita, Pos Gizi, dan Pemantauan status gizi," ujar Yeni. Program APDC sendiri adalah Pusat pemulihan gizi kurang atau sangat kurang dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian makanan tambahan kepada anak secara intensif sesuai usia dan kondisinya serta pembelajaran edukatif kepada ibu balita dengan melibatkan peran serta kader. “Jumlah peserta dari kegiatan Program APDC sebanyak 10 balita dan 10 ibu balita di tiap wilayah sehingga secara keseluruhan di semua titik intervensi adalah 60 balita dan 60 ibu balita,” kata Yeni. Selain program APDC, lembaga yang sudah berkiprah sejak 1993 itu memiliki setidaknya empat program utama terkait permasalahan gizi yaitu Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak, Program Kesehatan Kawasan, Pos Kesehatan dan Sosialisai Kesehatan Reproduksi. “Jaringan kesehatan Ibu dan Anak dengan total penerima manfaat sebanyak sebanyak Orang, Program Kesehatan Repreduksi di Provinsi Papua sebanyak penerima manfaat, Pos Sehat di Aceh dengan penerima manfaat, dan yang terbesar adalah Program Kesehatan Kawasan dengan penerima manfaat,” ujarnya. Ketika program intervensi kesehatan pemerintah yang esensial seperti Posyandu dan Puskesmas banyak terganggu operasionalnya saat pandemi, Dompet Dhuafa meluncurkan program Posyandu Mobile. Posyandu Mobile terdiri dari beberapa kegiatan, di antaranya edukasi Pemberian Makan Bayi dan Anak PMBA, pendampingan intervensi gizi terpusat, Pemberian Makanan Tambahan PMT Gizi seimbang, pemantauan berkala, jejaring rujukan. “Posyandu Mobile menjadi solusi pengukuran tumbuh kembang bayi balita selama pandemi dan dukungan kader, mitra dan masyarakat menjadi hal yang strategis untuk keberlangsungan program,” kata Yeni mengakhiri pemaparannya. Pada implementasi di lapangan program pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga sosial banyak menemui kendala terutama terkait sumber daya manusia. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Desa Paseban Klaten, Al Eko Triraharjo. “Kami mengalami kesulitan mencari kader atau relawan yang benar-benar siap untuk membantu program pemerintah desa terkait pencegahan stunting,” ujar Al Eko. Walau demikian, dia yakin hal tersebut bisa diatasi dengan menjalin sinergi antarkelompok masyarakat dengan pemerintahan desa. “Kunci keberhasilan program penanganan stunting adalah membangun sinergi dengan berbagai pihak terkait,” tutur Al Eko.

di beberapa tempat di indonesia terjadi kasus gizi buruk